Gugatan UU MD3 Ditolak, Jokowi Harus Gandeng Koalisi Merah Putih

Gugatan UU MD3 Ditolak, Jokowi Harus Gandeng Koalisi Merah Putih, itulah yang harus segera dilakukan kubu Jokowi untuk menghadapi waktu-waktu kedepan. Ditolaknya revisi UU MD3 yang diajukan PDIP oleh MK adalah gambaran kecil dari situasi politik yang akan terjadi ketika Jokowi bertugas sebagai Presiden Republik Indonesia.

Solidnya kubu Koalisi Merah Putih atau biasa disebut KMP sudah terbukti dalam memenangkan dua hal penting, yaitu RUU Pilkada dan UU MD3. Hal ini membuat Jokowi dan PDIP harus belajar dari kekalahan mereka di parlemen jika tidak ingin program kerja Jokowi di kemudian hari terhambat dengan mengandeng partai lain yang berada di KMP.

Gugatan UU MD3 Ditolak, Jokowi Harus Gandeng Koalisi Merah Putih
Gugatan UU MD3 Ditolak, Jokowi Harus Gandeng Koalisi Merah Putih

Menurut Heri Budianto,¬†Direktur Eksekutif PolcoMM Institute,¬†“Pemerintahan ke depan bisa terhambat jika pimpinan DPR tidak dipegang koalisi JKW-JK,”. Heri menjelaskan bahwa kubu Jokowi harus segera sadar jika jika kekuatan partai pengusungnya di parlemen kalah telak dengan Koalisi Merah Putih. ” Ini jika tidak segera ditangani maka akan menjadi persoalan serius bagi Pak Jokowi dan JK “, kata Heri Budianto.

Oleh sebab itu, Heri menilai, Jokowi-JK seharusnya memperluas koalisi mereka agar tidak kalah suara di DPR. Apabila jumlah partai koalisi yang ada saat ini tidak ditambah, maka dikhawatirkan hambatan tersebut akan menjadi kenyataan.¬†“Mumpung masih ada waktu sebelum pelantikan, harus fokus untuk mengajak partai lain untuk ikut serta dalam koalisi pemerintahan,” imbuh Heri.

Sebelumnya, kubu partai PDIP mengajukan gugatan UU MD3 ke MK dikarenakan keberatan dengan peraturan yang menyebut Ketua DPR tidak lagi dipilih dari partai pemenang pemilu. Akan tetapi, MK menolak gugatan itu. Oleh karena itu secara otomatis, kursi ketua DPR akan tetap dipilih berdasarkan kesepakatan anggota dewan. Nantinya setiap partai akan mencalonkan lima nama pimpinan DPR dalam satu paket.